SekilasInfo
Desa Naruwolo II
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
PELATIHAN PENGEMBANGAN WEBSITE DESA NARUWOLO II DIDANAI DANA DESA 2026
.webp)
Langkah Strategis Menuju Desa Digital di Daerah 3T Tanpa Jaringan dan Listrik
Pemerintah Desa Naruwolo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, mengambil langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Melalui dukungan pendanaan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026, desa ini secara resmi melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pengisian Konten Website Desa. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan akses tidak menjadi penghalang untuk mempersiapkan kemajuan pelayanan publik.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Naruwolo II, Bapak Petrus Zua. Dalam sambutan pembukaannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan desa. “Kita sadar betul bahwa Desa Naruwolo II termasuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang saat ini belum memiliki akses jaringan internet maupun pasokan listrik yang memadai. Namun, keterbatasan ini tidak boleh membuat kita tertinggal dalam sistem administrasi dan pelayanan. Melalui pelatihan ini, kita membekali diri agar begitu infrastruktur pendukung tersedia nanti, kita sudah siap dan mampu mengelola data serta melayani warga secara digital,” tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hadir secara lengkap seluruh perangkat desa, serta pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketua BPD Naruwolo II, Bapak Yeremias Bebi, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap program ini. Menurutnya, transformasi pengelolaan data secara digital adalah kebutuhan mendesak untuk menjamin keakuratan dan keamanan dokumen desa. “Sebagai lembaga pengawas dan mitra kerja kepala desa, kami melihat pelatihan ini sangat penting. Data yang tercatat dengan baik akan memudahkan pengambilan keputusan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menjadikan pengelolaan keuangan dan aset desa lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga,” ungkap Yeremias Bebi.
Materi pelatihan disampaikan secara langsung oleh Robertus Watu, narasumber dari Komunitas Pegiat Desa Digital Terbuka Indonesia (OPENDESA). Mengingat kondisi lapangan yang terbatas, materi disusun secara khusus, praktis, dan dapat diterapkan secara bertahap. Fokus utama kegiatan meliputi:
- Penginputan Data Dasar Penduduk: Pencatatan dan penyusunan data kependudukan yang terstruktur berbasis pada Kartu Keluarga, sebagai data induk seluruh kebutuhan pelayanan.
- Pengelolaan Layanan Surat Menyurat: Sistem pembuatan, pencatatan, dan pengarsipan dokumen administrasi kependudukan agar lebih rapi dan mudah dicari.
- Pembuatan Berita dan Informasi Desa: Penyusunan konten untuk menyampaikan informasi kegiatan dan kebijakan desa kepada masyarakat.
- Penyusunan Laporan Keuangan: Pencatatan keuangan desa secara sistematis agar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
- Pendataan Inventaris Desa: Pencatatan seluruh aset dan barang milik desa untuk memantau kondisi serta penggunaannya dengan baik.
Robertus Watu menjelaskan bahwa sistem yang diperkenalkan dirancang fleksibel, sehingga dapat dijalankan secara luring atau tanpa koneksi internet terlebih dahulu. “Teknologi yang kami ajarkan tidak membutuhkan jaringan untuk memulai. Peserta bisa mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan seluruh data di perangkat secara mandiri. Nanti, ketika akses listrik dan internet sudah terjangkau, seluruh data tersebut hanya perlu disinkronkan sekali saja ke dalam sistem website desa. Ini adalah solusi yang paling tepat dan realistis untuk kondisi desa seperti Naruwolo II,” jelasnya.
Selama pelatihan berlangsung, peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan materi, mulai dari teori hingga praktik langsung. Mereka menyampaikan harapan agar ilmu yang didapatkan dapat segera diterapkan guna memperbaiki sistem administrasi yang selama ini masih berjalan secara manual.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Desa Naruwolo II telah melangkah satu tahap lebih dekat menuju tata kelola desa yang lebih rapi, cepat, dan akuntabel, meskipun berada di tengah keterbatasan sarana prasarana.
